Peringkat indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) teratas ditempati Blitar.
Suasana kota Jayapura, Papua (Antara/ Hermanus Prihatna)
VIVAnews - Kota Waropen, Papua, menempati peringkat pertama dalam indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) terendah. Dengan indeks TKED sebesar 39,4, kota ini memperoleh nilai sub indeks terburuk untuk infrastruktur yang mempunyai bobot terendah penghitungan indeks akhir.
Terlihat, dalam 10 besar peringkat terendah untuk indeks keseluruhan TKED didominasi oleh kabupaten/kota di Papua. Sementara itu, 10 peringkat indeks teratas ditempati kabupaten/kota di Jawa Timur.
Berikut 10 peringkat indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah terburuk:
1. Maluku Tenggara Barat dengan indeks TKED 47,6
2. Keerom (Papua) dengan indeks TKED 47,5
3. Maluku Barat Daya (Maluku) dengan indeks TKED 47,5
4. Bombana (Sultra) dengan indeks TKED 47,4
5. Pulau Morotai (Maluku Utara) dengan indeks TKED (46,6)
6. Teluk Bintuni (Papua Barat) dengan indeks TKED 45,2
7. Halmahera Barat (Maluku Utara) dengan indeks TKED 44,8
8. Seram Bagian Timur (Maluku) dengan indeks TKED 40,7
9. Seram Bagian Barat (Maluku) dengan indeks TKED 40,6
10. Waropen (Papua) dengan indeks TKED 39,4
Sementara itu, 10 peringkat teratas indeks TKED
1. Kota Blitar (Jatim) dengan indeks TKED sebesar 80,5
2. Lampung Utara (Lampung) dengan indeks TKED 79,0
3. Kota Probolinggo (Jatim) dengan indeks TKED 78,4
4. Kota Batu (Jatim) dengan indeks TKED 76,3
5. Sorong (Papua Barat) dengan indeks TKED sebesar 74,6
6. Bangka Tengah (Babel) dengan indeks TKED 74,3
7. Magetan (Jatim) dengan indeks TKED 73,9
8. Probolinggo (Jatim) dengan indeks TKED 73,8
9. Kota Solok (Sumbar) dengan indeks TKED 73,2
10. Kota Padang Panjang (Sumbar) dengan indeks TKED 73,1
Survei ini merupakan kerja sama antara Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan The Asia Foundation (TAF) yang dilakukan pada 245 kota/kabupaten yang tersebar pada 19 provinsi. Survei ini, unit analisisnya adalah perusahaan skala kecil, menengah, dan besar serta unit survei yang dijadikan responden adalah para pemilik/manajer sebanyak 12.391 orang.
Survei ini juga didasarkan pada sembilan indikator antara lain infrastruktur daerah, program pengembangan usaha, akses lahan interaksi Pemda dengan pelaku usaha, biaya transaksi, perizinan usaha, keamanan dan penyelesaian konflik usaha, kapasitas dan integritas kepala daerah, dan peraturan di daerah.
Hasilnya, karakteristik daerah berpengaruh terhadap perolehan indeks TKED secara keseluruhan.
Terlihat, dalam 10 besar peringkat terendah untuk indeks keseluruhan TKED didominasi oleh kabupaten/kota di Papua. Sementara itu, 10 peringkat indeks teratas ditempati kabupaten/kota di Jawa Timur.
Berikut 10 peringkat indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah terburuk:
1. Maluku Tenggara Barat dengan indeks TKED 47,6
2. Keerom (Papua) dengan indeks TKED 47,5
3. Maluku Barat Daya (Maluku) dengan indeks TKED 47,5
4. Bombana (Sultra) dengan indeks TKED 47,4
5. Pulau Morotai (Maluku Utara) dengan indeks TKED (46,6)
6. Teluk Bintuni (Papua Barat) dengan indeks TKED 45,2
7. Halmahera Barat (Maluku Utara) dengan indeks TKED 44,8
8. Seram Bagian Timur (Maluku) dengan indeks TKED 40,7
9. Seram Bagian Barat (Maluku) dengan indeks TKED 40,6
10. Waropen (Papua) dengan indeks TKED 39,4
Sementara itu, 10 peringkat teratas indeks TKED
1. Kota Blitar (Jatim) dengan indeks TKED sebesar 80,5
2. Lampung Utara (Lampung) dengan indeks TKED 79,0
3. Kota Probolinggo (Jatim) dengan indeks TKED 78,4
4. Kota Batu (Jatim) dengan indeks TKED 76,3
5. Sorong (Papua Barat) dengan indeks TKED sebesar 74,6
6. Bangka Tengah (Babel) dengan indeks TKED 74,3
7. Magetan (Jatim) dengan indeks TKED 73,9
8. Probolinggo (Jatim) dengan indeks TKED 73,8
9. Kota Solok (Sumbar) dengan indeks TKED 73,2
10. Kota Padang Panjang (Sumbar) dengan indeks TKED 73,1
Survei ini merupakan kerja sama antara Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan The Asia Foundation (TAF) yang dilakukan pada 245 kota/kabupaten yang tersebar pada 19 provinsi. Survei ini, unit analisisnya adalah perusahaan skala kecil, menengah, dan besar serta unit survei yang dijadikan responden adalah para pemilik/manajer sebanyak 12.391 orang.
Survei ini juga didasarkan pada sembilan indikator antara lain infrastruktur daerah, program pengembangan usaha, akses lahan interaksi Pemda dengan pelaku usaha, biaya transaksi, perizinan usaha, keamanan dan penyelesaian konflik usaha, kapasitas dan integritas kepala daerah, dan peraturan di daerah.
Hasilnya, karakteristik daerah berpengaruh terhadap perolehan indeks TKED secara keseluruhan.
Menurut Direktur Eksekutif KPPOD, P Agung Pambudhi, secara umum daerah kota memiliki nilai indeks TKED lebih tinggi dibanding kabupaten dengan perbandingan 65,9 : 62,1.
Sementara itu, kabupaten/kota yang berlokasi di kepulauan cenderung memiliki nilai indeks yang tinggi daripada non kepulauan (berlokasi di pulau-pulau besar/utama) dengan perbandingan (Indonesia Bagian Barat) 65,6 : 60,6 (Indonesia Bagian Timur).
Sementara itu, kabupaten/kota yang berlokasi di kepulauan cenderung memiliki nilai indeks yang tinggi daripada non kepulauan (berlokasi di pulau-pulau besar/utama) dengan perbandingan (Indonesia Bagian Barat) 65,6 : 60,6 (Indonesia Bagian Timur).
Kabupaten yang berlokasi di kawasan barat Indonesia nilai indeks lebih baik daripada yang berlokasi di kawasan timur dengan perbandingan (non kepulauan) 63,7 : 59,6 (kepulauan).
"Kabupaten/kota yang berpenduduk padat memiliki indeks TKED yang lebih baik. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk rendah cenderung memiliki rata-rata indeks yang rendah pula. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi memiliki indeks yang tinggi, terutama di atas 600 orang/km2," kata Agung di acara KPPOD Award di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 7 Juni 2011.
Berikut pemenang beberapa kategori lainnya:
"Kabupaten/kota yang berpenduduk padat memiliki indeks TKED yang lebih baik. Daerah dengan tingkat kepadatan penduduk rendah cenderung memiliki rata-rata indeks yang rendah pula. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi memiliki indeks yang tinggi, terutama di atas 600 orang/km2," kata Agung di acara KPPOD Award di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa 7 Juni 2011.
Berikut pemenang beberapa kategori lainnya:
1. Kategori Program pengembangan usaha swasta, Kabupaten Lumajang
2. Kategori Interkasi pemda dan pengusaha: Kota Probolinggo (Jatim)
3. Kategori Perizinan usaha: Kabupaten Lampung Utara
4. Kategori Kapasitas dan integritas kepala daerah: Buton (Sulawesi Utara)
5. Kategori kualitas perda: Kabupaten Kubu Raya, (Kalimantan Barat)
6. Kategori Keamanan dan penyelesaian konflik: Kabupaten Kolaka Utara, Sultra
7. Kategori Akses lahan: Kabupaten Kolaka Utara
8. Kategori Pengelolaan infrastruktur daerah: Kota Blitar (Jatim)
9. Kategori Tata kelola ekonomi daerah: Blitar
10. Kategori umum, juara umum yakni Kota Blitar, Jatim
2. Kategori Interkasi pemda dan pengusaha: Kota Probolinggo (Jatim)
3. Kategori Perizinan usaha: Kabupaten Lampung Utara
4. Kategori Kapasitas dan integritas kepala daerah: Buton (Sulawesi Utara)
5. Kategori kualitas perda: Kabupaten Kubu Raya, (Kalimantan Barat)
6. Kategori Keamanan dan penyelesaian konflik: Kabupaten Kolaka Utara, Sultra
7. Kategori Akses lahan: Kabupaten Kolaka Utara
8. Kategori Pengelolaan infrastruktur daerah: Kota Blitar (Jatim)
9. Kategori Tata kelola ekonomi daerah: Blitar
10. Kategori umum, juara umum yakni Kota Blitar, Jatim
(art)
• VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar